Pada Era Orde Baru, Pengelolaan Keuangan di Indonesia Didasarkan Kepada Indische Comptabiliteitswet (ICW)

Hal ini membantu menciptakan kepastian hukum dan memberikan panduan yang jelas bagi para pelaku di dalam sistem keuangan negara.

2. Mendorong transparansi dan akuntabilitas

Undang-undang mengharuskan pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk menjalankan pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel.

Undang-undang seringkali mengatur tentang kewajiban penyediaan informasi keuangan kepada publik, pelaporan keuangan yang tepat waktu, serta audit dan pemeriksaan keuangan yang independen.

Dengan demikian, undang-undang membantu menjaga integritas dan akuntabilitas dalam penggunaan dan pengelolaan sumber daya keuangan negara.

3. Mengendalikan pengeluaran dan meningkatkan efisiensi

Undang-undang mengatur tentang proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan keuangan negara.

Dengan adanya undang-undang, pemerintah dapat membatasi pengeluaran yang tidak terkontrol dan mengarahkan penggunaan sumber daya keuangan negara secara efisien.

Undang-undang juga dapat memberikan kerangka kerja untuk evaluasi kinerja dan pengendalian keuangan, sehingga membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara.

Baca Juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 12 Bab 2 Halaman 37 Kurikulum 2013: Tugas Mandiri 2.1

Dengan adanya Undang-Undang tentang Keuangan Negara, pemerintah memiliki kerangka hukum yang jelas untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan efisien.

Undang-undang ini mengatur tentang perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara.