10. Pada masa penjajahan Belanda, kehidupan koperasi diatur dengan menggunakan
A. Dua (2) peraturan, yaitu Peraturan Tahun 1927 (untuk pribumi) dan Peraturan Tahun 1933, (untuk warga negara yang tunduk pada hukum Barat)
B. Undang-undang untuk semua pribumi, maupun non pribumi kecuali bagi pemerintah kolinial Belanda
C. Hukum adat yang kemudian diterjemahkan dalam peraturan perundang-undangan Hindia Belanda
D. Undang-undang kerajaan Belanda yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia
Jawab:
A. BENAR, karena pada zaman penjajahan Belanda memang ada Dua (2) jenis peraturan peraturan yaitu Peraturan Tahun 1927 (untuk pribumi) dan Peraturan Tahun 1933, (untuk warga negara yang tunduk pada hukum Barat)
11. Bagaimana kehidupan koperasi di masa pendudukan Jepang?
A. berkembang dengan baik sesuai dengan asas dan sendi-sendi dasarnya yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
B. tidak dapat berkembang karena rakyat hidup sangat miskin dan sangat dibatasi oleh pemerintah Jepang
C. tidak berkembang karena dipaksakan dari atas sebaliknya rakyat tidak dapat melaksanakan karena merasa tidak membutuhkan
D. tidak dapat berfungsi karena dipergunakan semata-mata sebagai alat pemerintah
Jawab:
D. BENAR koperasi tidak dapat berfungsi karena dipergunakan semata-mata sebagai alat pemerintah
12. Sesuai Pasal 33 UUD 1945, koperasi merupakan satu bentuk/jenis perusahaan yang paling sesuai dengan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini berarti koperasi merupakan
A. penjabaran demokrasi ekonomi yang universal dan dipakai oleh berbagai bangsa di dunia
B. alat dalam mengumpulkan masa sekalgus perjuangan ekonomi dan politik bangsa
C. organisasi ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong, yang sesuai dengan kepribadian bangsa
D. sokoguru ekonomi nasional yang bersumber dari akar rumput dan ada istiadat bangsa Indonesia
Jawab:
C. BENAR, karena koperasi yang dimaksudkan dalam Pasal 33 UUD 1945 adalah organisasi ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong, yang sesuai dengan kepribadian bangsa
13. Bagaimanakah seharusnya peranan Pemerintah dalam pembinaan koperasi?