Melalui pendidikan, masyarakat dapat memahami konsekuensi negatif korupsi dan menjadi agen perubahan yang berperan aktif dalam memberantasnya.
2. Transparansi dan Akuntabilitas
Transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam lembaga publik adalah kunci untuk mengurangi korupsi. Pemerintah dan institusi publik harus menerapkan kebijakan dan praktik yang mempromosikan transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengadaan barang/jasa, dan pengambilan keputusan.
Sistem audit yang independen dan mekanisme pengaduan yang efektif juga penting untuk menjamin akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik.
3. Penegakan Hukum yang Efektif
Penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana korupsi adalah strategi pencegahan yang tak dapat diabaikan. Sistem peradilan harus memiliki kekuatan dan independensi untuk menyelidiki, menuntut, dan mengadili kasus korupsi tanpa campur tangan atau intervensi politik.
Proses hukum yang adil dan transparan akan memberikan efek jera dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi.
4. Penguatan Sistem Pengawasan