INFOTEMANGGUNG.COM - Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Belanja negara harus mementingkan pembiayaan dalam negeri dahulu.
Pembiayaan Dalam Negeri adalah semua penerimaan pembiayaan yang berasal dari perbankan dan nonperbankan dalam negeri, yang terdiri atas penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman, saldo anggaran lebih, hasil pengelolaan aset, penerbitan surat berharga negara neto, pinjaman dalam negeri neto, dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan, yang meliputi alokasi untuk penyertaan modal negara, dana bergulir, kewajiban yang timbul akibat penjaminan Pemerintah, dan pembiayaan untuk dana pengembangan pendidikan nasional.
Di bawah ini 10 soal tentang Belanja Negara dan Belanja Daerah kelas 11 Semester 2, beserta jawabannya yang ditebali:
Baca Juga: Pekerjaan Freenlance Mahasiswa yang Dapat Dilakukan Sambil Kuliah
1. Kebijakan anggaran yang dinamis memiliki arti
(A) pendapatan sama dengan pengeluaran
(B) pendapatan sama dengan pengeluaran dan diusahakan ada tabungan pemerintah
(C) pendapatan lebih besar dari pengeluaran
(D) pendapatan lebih kecil dari pengeluaran
(E) pendapatan sama dengan pengeluaran danterjadi penambahan utang negara
2. Di bawah ini sebagian data negara "A" tahun 2018
Pengeluaran rutin: Rp 210.000 milyar
Penerimaan pembangunan: Rp 210.000 milyar
Penerimaan dalam negeri: Rp 630.000 milyar
Pengeluaran pembangunan: Rp 402 milyar
Posisi APBN negara A adalah
(A) surplus Rp228.000 m
(B) defisit Rp228.000 m
(C) surplus Rp192.000 m
(D) defisit Rp 192.000 m
(E) surplus Rp 428.000 m
3. Tujuan pemerintah menerapkan anggaran belanja yang defisit antara lain
(A) memfungsikan uang menganggur
(B) memperluas kesempatan kerja
(C) menghemat pengeluaran negara
(D) membiayai proyek-proyek
(E) menekan laju inflasi
4. Berdasarkan organisasinya, belanja pemerintah pusat mencakup
(A) belanja pembangunan
(B) pembiayaan proyek
(C) dana perimbangan.
(D) belanja barang
(E) belanja kementrian/lembaga
5. Pendapatan yang diterima pemerintah yang berasal dari sektor non pajak, antara lain:
(A) bantuan pajak.
(B) bantuan teknis.
(C) hasil penjualan obligasi.
(D) retribusi
(E) pendapatan dari denda
6. Komponen berikut yang termasuk sumber-sumber penerimaan negara adalah
(A) retribusi dan cukai
(B) DAK dan pajak kendaraan bermotor.
(C) DAU dan laba BUMN
(D) pajak pertambahan nilai dan bea masuk.
(E) DAK dan pendapatan migas
7. Berdasarkan jenisnya, belanja pemerintah pusat digunakan untuk membiayai
(A) Dana perimbangan
(B) Subsidi
(C) Transfer ke daerah
(D) Belanja yang dikelola oleh Menteri Keuangan
(E) Dana Otonomi Khusus
8. Unsur-unsur pengeluaran anggaran belanja:
1) Belanja barang
2) Pembelian kendaraan dinas
3) Subsidi daerah otonom
4) Cicilan utang
5) Bantuan proyek
Hal yang termasuk pengeluaran rutin, yaitu
(A) 1,2 dan 3
(B) 1,2, 5
(C) 1,3 dan 4
(D) 3,4 dan 5
(E) 2, 3, 4
9. Dibawah ini yang bukan sumber-sumber pendapatan daerah adalah
(A) Pendapatan Asli Daerah
(B) Dana Alokasi Khusus.
(C) Dana Penyesuaian
(D) Dana Alokasi Umum
(E) Dana Bagi Hasil
10. Penerimaan pajak negara "A" tahun ini lebih kecil dari perkiraan yang direncanakan. Guna menutup defisit APBN, kebijakan yang dapat diambil pemerintah adalah
(A) pembiayaan melalui pinjaman dalam dan luar negeri yang efisien
(B) memaksimumkan penerimaan dari sektor pajak
(C) melakukan pungutan ekspor dalam perdagangan internasional
(D) mengurangi dana perimbangan yang dialokasikan ke daerah
(E) pengurangan pengeluaran rutin negara melalui pengurangan belanja rutin
APBN dan APBD kini telah banyak dialokasikan untuk subsidi. Contohnya yaitu guna mendorong barang produksi UMKM yang menopang konsumsi sehari-hari rakyat, pengalihan dana subsidi difokuskan ke subsidi BBM ke UMKM.
Langkah tersebut bisa dengan menyusun langkah teknis bersamaan dengan integrasi ke seluruh program perlindungan sosial. Kemudian, diharapkan realokasi APBN dan APBD ke anggaran subsidi dan kompensasi energi dapat berkembang seiring waktu.***