- Menjaga kedaulatan dan integritas wilayah negara
- Melindungi rakyat dari ancaman terorisme, kejahatan transnasional, dan ancaman lainnya
- Mempertahankan ketertiban dan keamanan dalam negeri
- Melindungi kepentingan nasional dalam hubungan luar negeri
- Mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman perang dan konflik militer
Untuk dapat memenuhi tugas-tugas tersebut, pertahanan negara biasanya dilengkapi dengan berbagai macam sistem senjata dan perlengkapan militer yang canggih, serta didukung oleh sumber daya manusia yang terlatih dan berkualitas.
Selain itu, kerja sama dan kolaborasi dengan negara lain juga sangat penting untuk memperkuat pertahanan negara.
Mengapa Pertahanan Negara Termasuk Bidang Pemerintahan Yang Tidak Diotonomikan Kepada Pemerintahan Daerah?
Pertahanan negara adalah salah satu aspek yang sangat vital dan strategis bagi keberlangsungan suatu negara.
Oleh karena itu, pertahanan negara termasuk dalam wewenang pemerintah pusat dan tidak dapat diotonomikan kepada pemerintah daerah. Beberapa alasan mengapa pertahanan negara tidak diotonomikan antara lain:
Kedaulatan dan integritas wilayah negara harus dijaga secara keseluruhan. Karena itu, pemerintah pusat memiliki tanggung jawab utama dalam mempertahankan wilayah negara dan melindungi kepentingan nasional.
Keterlibatan pemerintah daerah dalam pertahanan negara dapat menimbulkan masalah koordinasi dan efisiensi. Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam pertahanan negara dilakukan secara terkoordinasi dan efektif, tanpa adanya tumpang tindih atau tindakan yang kontraproduktif.
Keterlibatan pemerintah daerah dalam pertahanan negara dapat mengurangi kekuatan dan konsistensi pertahanan negara secara keseluruhan. Sebagai contoh, jika setiap daerah memiliki kebijakan dan program masing-masing dalam bidang pertahanan, maka hal ini dapat memecah belah kesatuan dan kekuatan pertahanan negara.