Network
Oleh karena itu, Indonesia tidak seharusnya berpihak pada salah satu ideologi yang ada. Hal ini dikarenakan, politik luar negeri Indonesia adalah politik yang bebas dan aktif.
Setelah adanya pengumuman Dwikora yang dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tanggal tahun 1964, Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia.
Sayangnya, tindakan tersebut tentu saja sangat menyimpang dari pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif.
Pada 28 September 1950, Indonesia telah aktif menjadi anggota PBB. Namun, seiring berjalannya waktu, pada 1 Januari 1965, Soekarno memutuskan agar Indonesia keluar dari organisasi tersebut.
Baca Juga: Contoh Teks Eksplanasi Kemarau, Ketahui Cara Menyikapi Musim Kemarau di Sini!
Faktor utama yang mendukung keputusan Indonesia untuk keluar dari PBB yakni adanya fakta bahwa PBB resmi menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap organisasi.
Selain konfrontasi Indonesia dengan Malaysia, ada beberapa peristiwa lain yang menandai adanya penyimpangan politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin.
Peristiwa-peristiwa tersebut meliputi timbulnya gagasan New Emerging Forces(NEFO), munculnya poros Jakarta - Peking, serta keputusan Indonesia untuk mundur dari organisasi PBB.
Demikian jawaban atas pertanyaan mengenai penyimpangan politik yang melibatkan pihak luar negeri pada masa demokrasi terpimpin.***
Disclaimer: Artikel ini bisa digunakan untuk membantu siswa belajar namun tidak menjamin kebenaran mutlak. Karena tidak menutup kemungkinan orang tua atau siswa melakukan eksplorasi jawaban lainnya.
