Network
INFOTEMANGGUNG.COM - Materi mengenai penyimpangan politik yang melibatkan pihak luar negeri pada masa demokrasi terpimpin adalah salah satu yang paling banyak dibahas pada pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial.
Penjelasan tentang hal tersebut biasanya terdapat pada bab Orde Baru yakni pembahasan mengenai perpindahan masa kepemimpinan presiden Soekarno kepada presiden Soeharto.
Baca Juga: Metode Quantum Learning, Ubah Proses Belajar Jadi Lebih Menyenangkan!
Sebagai warga Indonesia, sejarah mengenai pemerintahan adalah hal yang patut kita pelajari agar tidak mudah termakan dengan informasi-informasi palsu.
Oleh karena itu, penting bagi kita mengetahui penyimpangan politik apa saja yang sebenarnya terjadi pada masa demokrasi terpimpin kala itu.
Sebelum menuju kepada jawaban atas pertanyaan, mari kita membahas kembali soal yang berkaitan dengan penyimpangan politik yang melibatkan pihak luar negeri pada masa demokrasi terpimpin.
Soal
Penyimpangan politik yang melibatkan pihak luar negeri pada masa demokrasi terpimpin adalah....
A. Konflik Papua
B. Gerakan Aceh Merdeka
C. Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia
D. Masalah pulau Natal antara Indonesia dan Australia
Jawaban
Jawaban yang benar tentang pertanyaan mengenai penyimpangan politik yang melibatkan pihak luar negeri pada masa demokrasi terpimpin adalah C. Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia.
Sebelum memasuki penjelasan terhadap konfrontasi Indonesia dengan Malaysia, mari kita membahas apa itu demokrasi terpimpin lebih dahulu.
Demokrasi terpimpin pada dasarnya merujuk pada era kepemimpinan presiden Soekarno yang kemudian sering disebut dengan Orde Lama.
Setelah kepemimpinan berpindah kepada presiden Soeharto, istilah Orde Lama berubah menjadi Orde Baru.
Hal ini dikarenakan, Orde Baru digunakan sebagai pembanding atas Orde Lama serta menandakan pergantian presiden di Indonesia.
Pada masa orde baru, Indonesia memiliki sebuah kebijakan yang berhubungan dengan hubungan Indonesia dengan negara-negara lain. Kebijakan tersebut lantas disebut sebagai kebijakan luar negeri.
Kebijakan luar negeri diyakini harus tetap berfokus pada kepentingan nasional secara keseluruhan.
Oleh karena itu, Indonesia tidak seharusnya berpihak pada salah satu ideologi yang ada. Hal ini dikarenakan, politik luar negeri Indonesia adalah politik yang bebas dan aktif.
Setelah adanya pengumuman Dwikora yang dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tanggal tahun 1964, Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia.
Sayangnya, tindakan tersebut tentu saja sangat menyimpang dari pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif.
Pada 28 September 1950, Indonesia telah aktif menjadi anggota PBB. Namun, seiring berjalannya waktu, pada 1 Januari 1965, Soekarno memutuskan agar Indonesia keluar dari organisasi tersebut.
Baca Juga: Contoh Teks Eksplanasi Kemarau, Ketahui Cara Menyikapi Musim Kemarau di Sini!
Faktor utama yang mendukung keputusan Indonesia untuk keluar dari PBB yakni adanya fakta bahwa PBB resmi menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap organisasi.
Selain konfrontasi Indonesia dengan Malaysia, ada beberapa peristiwa lain yang menandai adanya penyimpangan politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin.
Peristiwa-peristiwa tersebut meliputi timbulnya gagasan New Emerging Forces(NEFO), munculnya poros Jakarta - Peking, serta keputusan Indonesia untuk mundur dari organisasi PBB.
Demikian jawaban atas pertanyaan mengenai penyimpangan politik yang melibatkan pihak luar negeri pada masa demokrasi terpimpin.***
Disclaimer: Artikel ini bisa digunakan untuk membantu siswa belajar namun tidak menjamin kebenaran mutlak. Karena tidak menutup kemungkinan orang tua atau siswa melakukan eksplorasi jawaban lainnya.
