Network
INFOTEMANGGUNG.COM - Bupati Temanggung, HM. Al Khadziq, dengan tegas membuka Forum Komunikasi UKPBJ se-eks Karesidenan Kedu di Pendopo Pengayoman, Temanggung pada hari Selasa tanggal 12 September 2023.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menekankan pentingnya memperkuat sinergi dan konsolidasi dalam pengadaan barang dan jasa di wilayah tersebut.
Bupati menjelaskan bahwa masih terdapat kekurangan pejabat yang bertanggung jawab atas Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Kabupaten Temanggung.
Masalah lain yang dihadapi adalah jumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah memperoleh sertifikasi dalam PBJ yang juga masih terbilang kurang.
“Padahal ini menjadi salah satu syarat dari KPK untuk monitoring korupsi MCP KPK. Salah satunya jumlah pejabat yang punya sertifikasi PBJ dan pejabat fungsional PBJ harus mencukupi,” ungkapnya.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung saat ini sedang berupaya mengejar ketertinggalan dengan langkah-langkah konkret.
Salah satunya adalah dengan mengirimkan para pegawai untuk mengikuti pelatihan dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) sehingga mereka dapat memperoleh sertifikat yang diperlukan.Dengan demikian, diharapkan jumlah pejabat yang memiliki sertifikasi PBJ akan segera mencukupi untuk memenuhi kebutuhan organisasi.
“Sebab bagi pemerintah kabupaten sangat diperlukan ketercukupan jumlah pegawai yang memiliki sertifikasi PBJ, maupun pejabat-pejabat fungsional PBJ ini. Kalau di suatu kabupaten tidak tercukupi, bisa jadi pengadaan barang dan jasanya bisa ditangani oleh kabupaten sebelah, karena aturannya kan begitu,” imbuh Bupati.
Yasip Khasani, yang menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (APBJ) di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, menjelaskan pentingnya pengadaan sebagai bagian integral dari tugas pemerintah.
Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah perlu melakukan pengadaan berbagai barang dan jasa yang diperlukan. Ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat dapat segera diselenggarakan dan fungsi-fungsi pemerintah dapat dijalankan dengan baik.
Dengan kata lain, pengadaan adalah langkah kunci yang mendukung pemerintah dalam memenuhi tugas-tugasnya kepada masyarakat.
“Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus ada orang yang memang memiliki kompetensi di bidang pengadaan. Jadi jangan dibayangkan pengadaan itu hanya tender. Itu mulai dari merencanakan, kemudian nanti memilih penyedianya, melaksanakan pekerjaannya sampai dengan serah terima dan memastikan, bahwa pengadaan itu memenuhi kebutuhan masyarakat,” ungkap Yosip.
Hingga saat ini, tingkat pemenuhan pejabat yang memiliki sertifikasi PBJ di wilayah eks-Karesidenan Kedu masih berada pada kisaran 20% - 30% dari kebutuhan yang seharusnya.
Situasi ini terjadi karena banyak pegawai yang kurang berminat untuk mengikuti pelatihan PBJ, mungkin karena berbagai alasan tertentu.
Oleh karena itu, sangat penting untuk mengatasi permasalahan ini agar kekurangan sumber daya manusia (SDM) di bidang PBJ tidak menghambat pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini agar pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah tetap berjalan dengan maksimal.***
