Network
INFOTEMANGGUNG.COM – Berikut inilah contoh jawaban apa dasar berlakunya hukum internasional dalam kasus ini?
Bagaimana hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional dalam konteks ini?
Pembahasan terkait apa dasar berlakunya hukum internasional ini menarik untuk kita bahas lebih lanjut.
Untuk teman-teman yang penasaran dengan referensi jawabannya, yuk simak pembahasan berikut ini.
Soal Lengkap
Sebuah negara fiktif, Timbuktu, telah meratifikasi sebuah perjanjian internasional yang melarang penggunaan senjata kimia.
Namun, pemerintahannya telah menolak untuk mengimplementasikan perjanjian tersebut ke dalam hukum nasional mereka dengan alasan bahwa itu bertentangan dengan kepentingan keamanan nasional mereka.
Sebagai hasilnya, sebuah perusahaan milik negara di Timbuktu, yang merupakan produsen senjata kimia, terus melakukan produksi dan perdagangan senjata tersebut.
Pertanyaan:
Apa dasar berlakunya hukum internasional dalam kasus ini?
Bagaimana hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional dalam konteks ini?
Contoh Jawaban
Dalam konteks kasus ini, dasar berlakunya hukum internasional adalah Chemical Weapons Convention (Konvensi Senjata Kimia/KSK), sebuah perjanjian internasional yang bertujuan melarang produksi, penimbunan, dan penggunaan senjata kimia. KSK mulai berlaku pada tanggal 29 April 1997, dan saat ini telah diikuti oleh 193 negara.
Hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional dalam konteks ini adalah bahwa negara-negara yang meratifikasi KSK diharapkan untuk mengimplementasikan ketentuan perjanjian tersebut ke dalam hukum nasional mereka.
Implementasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa larangan terhadap senjata kimia diakui dan diterapkan secara efektif di tingkat nasional.
Negara-negara biasanya mengadopsi undang-undang nasional atau peraturan lainnya untuk mencapai tujuan ini.
Dalam kasus negara fiktif Timbuktu, meskipun mereka telah meratifikasi KSK, pemerintahannya menolak untuk mengimplementasikan perjanjian tersebut ke dalam hukum nasional mereka.
Alasannya adalah karena dianggap bertentangan dengan kepentingan keamanan nasional mereka.
Namun demikian, penolakan ini tidak membatalkan kewajiban Timbuktu di bawah hukum internasional.
Sebaliknya, negara-negara lain yang meratifikasi KSK dapat mengambil tindakan untuk menekan Timbuktu agar mematuhi ketentuan perjanjian tersebut.
Ini bisa dilakukan melalui diplomasi internasional, sanksi ekonomi, atau upaya hukum internasional, tergantung pada strategi dan kebijakan masing-masing negara.***
Disclaimer:
Kebenaran jawaban diatas tidak mutlak. Jawaban tersebut bersifat terbuka sehingga bisa dieksplorasi lagi lebih lanjut.
