Negara Kesatuan Adalah Sistem Pemerintahan di Mana Satu Pemerintah Pusat Memiliki Kekuasaan Penuh Atas Semua

- 20 Desember 2023, 22:24 WIB
Negara Kesatuan Adalah Sistem Pemerintahan di Mana Satu Pemerintah Pusat Memiliki Kekuasaan Penuh Atas Semua
Negara Kesatuan Adalah Sistem Pemerintahan di Mana Satu Pemerintah Pusat Memiliki Kekuasaan Penuh Atas Semua /Pexels.com / Antoni Shkraba/

INFOTEMANGGUNG.COM – Berikut inilah jawaban negara kesatuan adalah sistem pemerintahan di mana satu pemerintah pusat memiliki kekuasaan penuh atas semua subdivisi politik lainnya.

Bentuk negara kesatuan adalah kebalikan dari negara federasi, di mana kekuasaan dan tanggung jawab pemerintah dibagi.

Pertanyaan negara kesatuan adalah sistem pemerintahan di mana satu pemerintah pusat memiliki kekuasaan penuh atas semua subdivisi politik lainnya ini menarik untuk dibahas.

Baca Juga: Kunci Jawaban PAI Kurikulum Merdeka Kelas 11 SMA Halaman 170, 171, 172: Meneladani Jejak Ulama

Yuk simak pembahasan negara kesatuan adalah sistem pemerintahan di mana satu pemerintah pusat memiliki kekuasaan penuh atas semua subdivisi politik lainnya.

Pertanyaan diatas menjelaskan tentang negara kesatuan.

Untuk teman-teman yang masih belum memahami pertanyaan diatas, simak pembahasan berikut ini.

Soal Lengkap

Negara kesatuan adalah sistem pemerintahan di mana satu pemerintah pusat memiliki kekuasaan penuh atas semua subdivisi politik lainnya.

Bentuk negara kesatuan adalah kebalikan dari negara federasi, di mana kekuasaan dan tanggung jawab pemerintah dibagi.

Dalam bentuk negara kesatuan, subdivisi politik harus melaksanakan arahan pemerintah pusat, namun tidak memiliki kekuatan untuk bertindak sendiri.

Dalam negara kesatuan dapat diselenggarakan secara sentralisasi dan dentralisasi, pemerintah pusat dapat memberikan beberapa kekuasaan kepada pemerintah daerah melalui proses legislatif yang disebut “devolusi.”

Namun, pemerintah pusat memiliki kekuasaan tertinggi dan dapat mencabut kekuasaan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau membatalkan tindakan mereka.

a. Coba analisis dalam perspektif pandangan Thorsen V. Kalijarvi, bagaimana kedudukan pemerintah bagian-bagian negara dalam hubungannnya dengan pemerintah pusat dalam negara kesatuan dengan sentralisasi kekuasaan.

b. Coba analislah bahwa apakah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom pada negara kesatuan dengan sentralisasi kekuasaan diatur dalam konstitusi.

c. Coba analisislah bagaimana dominasi pemerintah pusat dalam negara kesatuan, apakah tidak menyebabkan timbulnya negara federasi.

Contoh Jawaban

a. Dalam perspektif pandangan Thorsen V. Kalijarvi, yang dikenal sebagai ahli dalam ilmu pemerintahan, kedudukan pemerintah daerah dalam hubungannya dengan pemerintah pusat dalam negara kesatuan dengan sentralisasi kekuasaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Thorsen V. Kalijarvi mungkin akan menyoroti bahwa dalam negara kesatuan dengan sentralisasi kekuasaan, pemerintah daerah memiliki ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat.

Kekuasaan dan otonomi pemerintah daerah terbatas karena pemerintah pusat memiliki kendali penuh atas kebijakan dan keputusan nasional.

Pemerintah daerah harus melaksanakan arahan pemerintah pusat dan memiliki keterbatasan dalam bertindak sendiri.

b. Terkait dengan pelimpahan wewenang, dalam konteks negara kesatuan dengan sentralisasi kekuasaan, konstitusi biasanya mengatur mengenai devolusi atau pemberian wewenang kepada pemerintah daerah.

Pelimpahan wewenang ini bisa terjadi melalui proses legislasi dan diatur dengan jelas dalam konstitusi atau undang-undang dasar.

Namun, perlu dicatat bahwa pelimpahan wewenang ini tetap berada di bawah kontrol dan pemantauan pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah tidak memiliki otonomi penuh.

c. Dominasi pemerintah pusat dalam negara kesatuan dengan sentralisasi kekuasaan tidak selalu mengarah pada pembentukan negara federasi.

Hal ini karena dalam sistem negara kesatuan, pemerintah pusat tetap memiliki kekuasaan tertinggi dan dapat mengontrol pemerintah daerah.

Pembentukan negara federasi umumnya melibatkan pembagian kekuasaan yang lebih besar antara pemerintah pusat dan entitas daerah otonom, sehingga masing-masing memiliki kemandirian yang lebih besar.

Baca Juga: Kunci Jawaban IPA Kelas 10 SMA Halaman 63 Bab 3 Kurikulum Merdeka Aktivitas 3.2

Jadi, itulah jawaban dari pertanyaan kasus negara kesatuan adalah sistem pemerintahan di mana satu pemerintah pusat memiliki kekuasaan penuh atas semua subdivisi politik lainnya.***

 

Disclaimer:

Kebenaran jawaban diatas tidak mutlak. Jawaban diatas dapat dieksplorasi lebih lanjut oleh teman-teman.

Dapatkan informasi terbaru terkait dunia pendidikan dengan bergabung di grup telegram kami. Mari bergabung di Grup Telegram dengan cara klik tombol dibawah ini:

Kamu juga bisa request kunci jawaban atau info lainnya dengan topik pendidikan.

Editor: Siti Juniafi Maulidiyah

Sumber: Berbagai Sumber


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah