Pemilihan Langsung Presiden dan Kepala Daerah Menghasilkan Rencana Pembangunan Hasil 20 Proses Politik

INFOTEMANGGUNG.COM – Berikut inilah jawaban pemilihan langsung presiden dan kepala daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil 20 proses politik (public choice theory of planning). Hal ini ditegaskan dalam peraturan yang mewajibkan penjabaran visi dan misi dari calon terpilih ke dalam RPJM/RPJMD.

Analisislah penerapan tahap uraian visi misi termasuk alasannya! dalam fungsi perencanaan beserta alasannya.

Pertanyaan pemilihan langsung presiden dan kepala daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil 20 proses politik (public choice theory of planning) ini sering keluar di ujian mahasiswa.

Baca Juga: Ilmu Tidak Dapat Dipisah-Pisahkan dan Tidak Mungkin Ilmu Tersebut Berdiri Sendiri Tanpa Adanya Pengaruh dan Hu

Yuk kita bahas pemilihan langsung presiden dan kepala daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil 20 proses politik (public choice theory of planning).

Pertanyaan diatas menjelaskan tentang pemilihan langsung presiden dan kepala daerah.

Dalam pemilihan langsung tersebut menghasilkan rencana pembangunan hasil 20 proses politik (public choice theory of planning).

Hal ini juga ditegaskan dalam peraturan yang mewajibkan penjabaran visi dan misi dari calon terpilih ke dalam RPJM/RPJMD.

Pertanyaan dari pembahasan diatas adalah analisislah penerapan tahap uraian visi misi termasuk alasannya! dalam fungsi perencanaan beserta alasannya.

Soal Lengkap

Pemilihan langsung presiden dan kepala daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil 20 proses politik (public choice theory of planning).

Hal ini ditegaskan dalam peraturan yang mewajibkan penjabaran visi dan misi dari calon terpilih ke dalam RPJM/RPJMD.

Analisislah penerapan tahap uraian visi misi termasuk alasannya! dalam fungsi perencanaan beserta alasannya.

Jawaban

Menurut saya, sesuai dengan proses perencanaan menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 yang menghasilkan beberapa aturan.

Salah satu aturan yang ada adalah proses politik yaitu pemilihan langsung Presiden dan Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses(public choice theory of planning) Khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM.

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Visi dan misi calon terpilih harus diuraikan secara jelas dan transparan dalam rencana pembangunan seperti RPJM/RPJMD.

Hal ini karena transparansi dalam menyajikan visi dan misi membantu masyarakat untuk memahami tujuan dan arah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah.

Akuntabilitas dapat diukur berdasarkan sejauh mana pemerintah mengikuti dan mencapai visi dan misi yang telah diumumkan.

2. Partisipasi Masyarakat

Pada tahap perencanaan, visi dan misi harus mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perumusan visi dan misi, pemerintah dapat mengidentifikasi prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan warga.

Ini juga dapat meningkatkan dukungan masyarakat terhadap program-program pembangunan.

Baca Juga: Anda Ditunjuk Sebagai Anggota Tim Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sejahtera

Jadi, itulah jawaban terkait penerapan tahap uraian visi misi beserta fungsi perencanannya.***

Disclaimer:

Kebenaran jawaban diatas tidak mutlak. Jawaban diatas dapat dieksplorasi lebih lanjut oleh teman-teman.

Dapatkan informasi terbaru terkait dunia pendidikan dengan bergabung di grup telegram kami. Mari bergabung di Grup Telegram dengan cara klik tombol dibawah ini:

Gabung Grup Telegram

Kamu juga bisa request kunci jawaban atau info lainnya dengan topik pendidikan.