Network
INFOTEMANGGUNG.COM – Berikut inilah jawaban dari contoh kasus di atas, bagaimana pelaksanaan kekuasaan yuridis pada negara kesatuan dan federal menggunakan rujukan teori ahli!
Dari contoh kasus di atas, bagaimana pelaksanaan kekuasaan yuridis pada negara kesatuan dan federal menggunakan rujukan teori ahli, menjadi salah satu pertanyaan yang terdapat dalam ujian.
Pertanyaan bagaimana pelaksanaan kekuasaan yuridis pada negara kesatuan dan federal menggunakan rujukan teori ahli, penting untuk kita bahas lebih lanjut.
Baca Juga: Apa Tujuan Mengenalkan Wirausaha pada Anak Sejak Kecil: Cari Tahu Jawabannya Disini
Pertanyaan diatas menjelaskan tentang contoh kasus yang sudah dilakukan sebelumnya mengenai penyimpangan pelaksanaan dalam penegakan hukum: korupsi dan sistem peradilan.
Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apa saja kegiatan penyimpangan dalam penegakan hukum di suatu negara.
Teman-teman dapat menjelaskan bagaimana pelaksanaan kekuasaan yuridis pada negara kesatuan dan federal.
Penjelasan kekuasaan yuridis tersebut harus menggunakan rujukan teori yang digunakan oleh para ahli.
Di artikel ini, kita akan membahas pertanyaan diatas, berikut ini kami sajikan jawaban beserta pembahasan lengkapnya.
Soal
Dari contoh kasus di atas, bagaimana pelaksanaan kekuasaan yuridis pada negara kesatuan dan federal menggunakan rujukan teori ahli!
Jawaban
Untuk membahas pelaksanaan kekuasaan yuridis dalam penegakan hukum terkait korupsi dan sistem peradilan di negara kesatuan dan federal, kita dapat merujuk pada teori-teori ahli hukum.
Perlu dicatat bahwa berbagai negara memiliki sistem hukum yang berbeda, dan perbandingan antara negara kesatuan dan federal dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan tersebut.
Mari kita tinjau beberapa teori ahli yang relevan:
a. Teori Montesquieu tentang Pembagian Kekuasaan
Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan negara harus dibagi menjadi tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Dalam konteks ini, pelaksanaan kekuasaan yuridis melibatkan peran yudikatif atau peradilan.
Pentingnya pembagian kekuasaan adalah agar tidak ada satu entitas yang memiliki kendali penuh, sehingga setiap cabang dapat saling mengawasi dan mengimbangi.
b. Teori Separation of Powers (Pemisahan Kekuasaan) John Locke
Locke mengusulkan pemisahan kekuasaan antara pemerintah dan badan peradilan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Dalam penegakan hukum terkait korupsi, pemisahan kekuasaan ini penting agar proses peradilan dapat berlangsung secara adil dan independen.
c. Teori Rule of Law (Pemerintahan Berdasarkan Hukum)
Ahli hukum seperti Lon Fuller menekankan pentingnya pemerintahan yang berdasarkan hukum.
Artinya, setiap tindakan, termasuk penegakan hukum, harus sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya dan terbuka untuk umum.
Ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keadilan.
d. Teori Transparency International tentang Korupsi
Organisasi seperti Transparency International telah mengembangkan teori dan indeks korupsi yang membantu mengukur tingkat korupsi dalam suatu negara.
Mereka menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam mencegah korupsi.
Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 8 Halaman 245 Kurikulum Merdeka Teknik Latihan Fiksasi
Jadi, itulah jawaban dari contoh kasus di atas, mengenai bagaimana pelaksanaan kekuasaan yuridis pada negara kesatuan dan federal menggunakan rujukan teori ahli.***
Disclaimer:
Kebenaran jawaban diatas tidak mutlak. Jawaban diatas dapat dieksplorasi lebih lanjut oleh teman-teman.
Dapatkan informasi terbaru terkait dunia pendidikan dengan bergabung di grup telegram kami. Mari bergabung di Grup Telegram dengan cara klik tombol dibawah ini:
Kamu juga bisa request kunci jawaban atau info lainnya dengan topik pendidikan.
