Network
b. kesetaraan antarlembaga negara dengan sistem pemisahan kekuasaan dengan prinsi check and balances;
c. restukturisasi dan refungsionalisasi kelembagaan negara serta dihapuskannya sistem mandataris MPR;
d. pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari tangan Presiden ke tangan DPR;
e. sistem pemerintahan presidensial dengan pemilihan Presiden langsung oleh rakyat;
f. lembaga perwakilan yang unik terdiri dari DPR dan DPD serta MPR yang terdiri dari anggota DPR dan Anggota DPD;
g. kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
h. peran partai politik dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden;
i. penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 (lima) tahun sekali oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;
j. APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
k. NKRI negara kepulauan yang berciri nusantara;
