Network
Mari menguraikan pendapat tentang bagaimana kebijakan Belanda di Indonesia dapat dilihat sebagai diskriminatif, sambil tetap berusaha untuk memahami konteks historis yang melatarbelakangi tindakan tersebut.
1. Pembagian Tumpangan dan Kesenjangan Sosial
Salah satu argumen utama yang mendukung pandangan bahwa kebijakan Belanda di Indonesia bersifat diskriminatif adalah pembagian tumpangan atau rasialisasi yang mereka terapkan.
Masa penjajahan Belanda di Indonesia dibagi menjadi tiga kelas sosial: orang Eropa, orang Tionghoa, dan pribumi.
Orang Eropa memegang posisi teratas dalam hierarki sosial, sementara pribumi menduduki posisi paling rendah. Kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelompok ini sangat besar.
Orang Eropa memiliki akses terbatas ke pendidikan dan pekerjaan yang baik, sementara pribumi diberi peran yang terbatas dan sering kali diperlakukan sebagai pekerja kasar. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan yang jelas dalam masyarakat kolonial.
2. Eksploitasi Sumber Daya Alam
Kebijakan eksploitasi sumber daya alam oleh Belanda di Indonesia juga menjadi alasan untuk menganggapnya sebagai tindakan diskriminatif.
Belanda secara sistematis mengambil alih sumber daya alam Indonesia, seperti rempah-rempah, kopi, dan karet, untuk kepentingan ekonomi mereka sendiri.
Sementara itu, mereka memberlakukan pajak yang berat kepada penduduk pribumi, yang harus bekerja keras untuk memproduksi hasil-hasil tersebut.
Selama berabad-abad, sistem ekonomi yang ada di kolonial Indonesia secara signifikan merugikan penduduk pribumi, sementara Belanda memperoleh manfaat ekonomi yang besar dari koloni ini.
3. Penindasan Politik
Belanda juga sering kali menggunakan tindakan represif untuk mempertahankan kekuasaannya di Indonesia.
