Network
INFOTEMANGGUNG.COM – Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat dalam kehidupan politik, karena keseluruhan sila yang ada merupakan kesatuan utuh dan saling bergabungan. Karena itu semua sistem falsafat dalam kehidupan politik juga tidak terlepas dari makna sila-sila Pancasila.
Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang memiliki lima prinsip utama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pancasila merupakan sistem filsafat yang sangat penting dalam kehidupan politik Indonesia.
Penerapan Pancasila Sebagai Sistem filsafat dalam Kehidupan Politik
Pertama, Pancasila menegaskan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa adalah prinsip yang paling utama. Dalam konteks politik, hal ini berarti bahwa kebijakan dan tindakan politik harus selalu berdasarkan pada nilai-nilai agama yang dipercayai oleh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Pancasila dapat mencegah terjadinya tindakan politik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan moral.
Baca Juga: Pamahilah Sifat Pancasila yang Harus Menjadi Pedoman Hidup Indonesia
Kedua, prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama dan harus diperlakukan dengan adil dan beradab. Dalam konteks politik, hal ini berarti bahwa tindakan dan kebijakan politik harus bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta mempromosikan perdamaian dan keamanan.
Ketiga, prinsip Persatuan Indonesia menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam konteks politik, hal ini berarti bahwa tindakan dan kebijakan politik harus bertujuan untuk mempersatukan seluruh bangsa Indonesia.
Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaaratan perwakilan. Semua keputusan harus diselesaikan secara musyawarah, misalnya dalam pemilihan ketua RT yang harus diputuskan bersama-sama.
Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti semua peraturan yang dibuat harus adil dan tepat sasaran, tanpa adanya unsur SARA. Sehingga golongan minoritas tidak merasa dilindas atau terintimidasi oleh golongan mayoritas.
