Network
INFOTEMANGGUNG.COM - Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Kebudayaan riset dan teknologi (Kemendikbud Ristek) setuju untuk lebih berkomitmen dalam menuntaskan program wajib belajar 12 tahun.
Untuk itu bantuan bagi program prioritas nasional berikut pembiayaannya diharapkan sejajar dengan penuntasan program wajib belajar 12 tahun.
Pernyataan tersebut dikemukakan oleh wakil ketua komisi X DPR RI Dede Yusuf dalam Rapat Kerja komisi X DPR RI Bersama Menteri Kemendikbudristek Nadiem Makarim di ruang rapat komisi X DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2023).
Baca Juga: Inilah Program Terobosan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, Guna Kejar Ketertinggalan
Dilansir dari laman YouTube komisi X DPR RI channel, rapat kerja tersebut membahas tentang evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2012 serta persiapan pelaksanaan program kerja tahun 2023. Raker tersebut juga membahas tentang komitmen dan kesiapan pemerintah melalui Kemendikbudristek pada program wajib belajar 12 tahun.
Pada rapat tersebut anggota Komisi X DPR RI Andrea Hugo Pareira juga mempertanyakan komitmen Kemendikbudristek dalam mewujudkan program wajib belajar 12 tahun, karena dari informasi terakhir yang diterimanya terdapat tiga puluh persen siswa Indonesia tidak mengenyam pendidikan sampai ke tingkat SMA.
Ketua komisi X DPR RI Dede Yusuf juga meminta agar program prioritas yang berada dalam payung kebijakan Merdeka Belajar diawasi dengan baik. Selain itu Dede juga menegaskan simulasi penambahan dana untuk PIP, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan percepatan program prioritas lain. Hal itu penting, karena Kemendikbudristek mengajukan usul agar pembiayaan pendidikan dialihkan lewat dana LPDP.
"Itu karena sebagai akibat dari kebijakan automatic adjustment dari Kementerian Keuangan," ujar Dede.
Merespon hal tersebut, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim berharap dukungan dari Komisi X DPR RI agar kebijakan tahun 2023 yang diemban oleh Kemendikbud Ristek dapat berjalan dengan baik.
