Soal UAS UT Mata Pelajaran Hukum Acara Perdata FISIP HKUM4405, Lengkap Dengan Kunci Jawaban, Bagian 1

INFOTEMANGGUNG.COM – Artikel ini akan membahas perihal soal UAS UT mata pelajaran hukum acara perdata FISIP HKUM4405, lengkap dengan kunci jawabannya.

Soal UAS UT mata pelajaran hukum acara perdata ini terdapat pada FISIP atau Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (ilmu hukum).

Baca Juga: Soal UAS UT Mata Pelajaran Hukum Perjanjian FISIP HKUM4402, Lengkap Dengan Kunci Jawaban, Bagian 1

Soal ujian UT mata pelajaran hukum acara perdata ini memiliki 3 bagian soal. Dimana setiap bagiannya akan terdapat 10 soal.

Disamping mengerjakan soal latihan mata pelajaran hukum acara perdata ini, mahasiswa pun wajib membaca berbagai referensi buku lain untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.

Karena ujian merupakan langkah awal dalam menilai tolak ukur pengajaran, apakah sudah sesuai atau belum dengan pembelajaran yang diterapkan.

Nilai yang akan di capai, merupakan hasil dari keberhasilan sistem pembelajaran, apakah materi yang diajarkan dimengerti dan dapat diterapkan atau tidak.

Berikut soal UAS UT mata pelajaran hukum acara perdata FISIP HKUM4405, lengkap dengan kunci jawaban, simak dibawah ini.

1. Hukum acara perdata adalah ...........

A. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim

B. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan Arbiter

C. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan pihak ketiga

D. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum publik dengan perantaraan hakim

Jawab:

A. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim

2. Di bawah ini yang termasuk sumber-sumber hukum acara perdata Indonesia, kecuali adalah

A. Undang-Undang No 4 Tahun 2004

B. Undang-Undang No 8 Tahun 1981

C. Yurisprudensi

D. HIR

Jawab:

B. Undang-undang No. 8 Tahun 1981

3. Hukum acara yang dahulu kala hanya berlaku di wilayah luar pulau jawa adalah.................

A. Rbg

B. Stablad no 3 tahun 1818

C. Stablad no 752 tahun 1915

D. HIR

Jawab:

A. Rbg

4. Pernyataan yang benar di bawah ini mengenai perbedaan inisiatif hakim pidana dan perdata yakni ..........

A. Hakim Perdata aktif

B. Hakim Pidana Pasif

C. Hakim Perdata Pasif

D. Hakim Pidana aktif

Jawab:

C. Hakim Perdata Pasif

Baca Juga: Perayaan Hari Ulang Tahun ke-5 Temanggung TV, Bupati Temanggung: Performa Harus Terus Ditingkatkan

5. Dalam hukum acara perdata, pihak-pihak beperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil, serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Hal tersebut merupakan cerminan dari asas hukum perdata yang berupa .....

A. Ius curia novit

B. Lex certa

C. Ius Gentium

D. Audi et alteram partem

Jawab:

D. Audi et alteram partem

6. Dalam hukum acara perdata dikenal dengan Prinsip "Hakim tidak boleh memutuskan lebih dari tuntutan para pihak dalam persidangan". hal tersebut merupakan mencerminkan asas hukum acara perdata yang berupa ..................

A. Verhandlungsmaxime

B. Ius Curia Novit

C. Audi et alteram partem

D. Verhandlungsmaxime

Jawab:

D. Verhandlungsmaxime

7. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh .............

A. Mahkamah Agung RI

B. Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi RI

C. Komisi Hukum Nasional

D. Komisi Yudisial

Jawab:

B. Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi RI

8. Undang-Undang Peradilan Umum di Indonesia diatur dalam ketentuan..................

A. Undang-Undang No 8 Tahun 2004

B. Undang-Undang No 4 tahun 2004

C. Undang-Undang No 31 Tahun 1999

D. Undang-Undang No 10 Tahun 2010

Jawab:

A. Undang-Undang No 8 Tahun 2004

9. Dibawah ini ketentuan yang berkaitan dengan Peradilan umum di Indonesia diatur dalam undang-undang, kecuali adalah ..................

A. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009

B. Undang-Undang No 49 Tahun 2009

C. Undang-Undang No. 48 tahun 2009

D. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

Jawab:

D. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

10. Kompetensi peradilan yang berkaitan dengan memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang diatur dalam undang-undang yang berlaku, merupakan pengertian dari .....................

A. Kekuasaan peradilan perdata

B. Kekuasaan kehakiman

C. Kompetensi relatif

D. Kompetensi absolut

Jawab:

D. Kompetensi absolut

Demikian soal UAS UT mata pelajaran hukum acara perdata FISIP HKUM4405, lengkap dengan kunci jawaban. Semoga bermanfaat, dan sukses bagi mahasiswa yang sedang menempuh ujian.***

Disclaimer: INFOTEMANGGUNG.COM tidak mengijinkan artikel dicopy paste atau dilakukan sindikasi dengan alasan apapun.