Network
Poin 3
Latar belakang : Adanya perjanjian yang dilakukan oleh tiga negara bagian antara lain Republik Indonesia, Indonesia Timur, serta Sumatera Timur. Kemudian menghasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada 17 Agustus 1950.
Sejak saat itu, Negara Indonesia diperintah dengan menyesuaikan isi dari Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Dalam undang-undang tersebut menganut sistem Kabinet Parlementer.
Poin 4
Konstituante: Bertugas membuat Undang-Undang Dasar yang baru akan tetapi harus sesuai dengan UUDS 1950. Sayangnya, Konstituante tersebut hingga tahun 1959 masih belum dapat membuatnya.
Maka dari itu, Presiden Soekarno memutuskan adanya konsepsi berkaitan dengan Demokrasi Terpimpim kepada DPR. Adapun isi dari konsepsi tersebut adalah sebuah ide untuk kembali lagi kepada UUD 1945.
Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit dan membubarkan Konstituante.
Baca Juga: Kunci Jawaban PAI Kelas 10 Halaman 308 Essay Nomor 1 dan 2 Bab 10 Kurikulum Merdeka
Poin 5
Kabinet-kabinet:
- Kabinet Natsir (1950-1951).
- Kabinet Sukiman-Suwirjo (1951-1952).
- Kabinet Wilopo (1952-1953).
- Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955).
- Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956).
- Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957).
- Kabinet Djuanda (1957-1959).
Poin 6
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yakni dekrit tentang masa parlementer yang telah berakhir serta keputusan untuk menggunakan kembali UUD 1945. Kemudian masa selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin.
Itulah pembahasan kunci jawaban Sejarah kelas 12 halaman 64 Kurikulum Merdeka terkait Sistem Pemerintahan Masa Demokrasi Parlementer.***
Disclaimer: artikel ini bertujuan untuk membantu siswa belajar. Jawaban bersifat tidak mutlak dan terbuka sehingga dapat dikembangkan kembali oleh siswa dengan bimbingan guru maupun orang tua.
