Network
INFOTEMANGGUNG.COM - Murid kelas 11 mendapat pelajaran hal praktis dari pelajaran PKN buku.kemdikbud.go.id. Ini terlihat dari kunci jawaban PKN kelas 11 halaman 105 dimana pelajar belajar tentang analisis kasus uang palsu.
Pencetakan uang palsu adalah salah satu pelanggaran hukum, setelah belajar tentangnya dan mengerjakan tugas mandiri, sekarang adik-adik kelas 11 SMA boleh memeriksa kunci jawaban PKN kelas 11 halaman 105.
Setelah kalian menyelesaikan tugas mandiri, langsung saja temukan kunci jawaban PKN kelas 11 halaman 105 di bawah ini.
Baca Juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 11 Halaman 68, Tugas Mandiri 2.3 Pelaksanaan Karakteristik Negara Demokratis
Bahasan di kunci jawaban ini bisa membantu kalian di saat belajar agar bisa memecahkan soal-soal PKN yang kalian rasakan sulit.
Segera saja kita cek kunci jawaban PKN kelas 11 halaman 105 ini.
Dilansir dari buku paket PKN Kemendikbud untuk kelas 11 edisi 2017, untuk SMA dan SMK, di baah ini soal dan jawaban oleh Kunti Nur Afifah, S.Pd. alumni Pendidikan PKN UMM.
Tugas Mandiri 3.5
Analisislah kasus di bawah ini!
Mabes Polri menangkap dan menahan tujuh tersangka kasus uang palsu. Dari tujuh tersangka tersebut lima di antaranya adalah anggota Badan Intelijen Negara (BIN) dan dua warga biasa atau warga sipil.
Selain menangkap para tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp. 100.000,00 sebanyak 2000 lembar, peralatan cetak uang palsu, serta pita cukai uang palsu.
Berdasarkan tersangka dalam kasus di atas, pengadilan manakah yang berwenang menyelesaikan kasus tersebut? Mengapa demikian?
Jawaban:
Pengadilan yang berwenang menyelesaikan kasus uang palsu kasus di atas ialah pengadilan negeri.
Alasan saya karena kasus ini berkaitan dengan pelanggaran pidana.
Tetapi kelima anggota BIN akan disidang oleh pengadilan militer karena status mereka sebagai anggota TNI.
Baca Juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 11 Halaman 87, Tugas Mandiri 3.3 Tujuan Hukum Menurut Para Pakar
Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomer 48 tahun 2009 pasal 18, dimana lingkungan kehakiman mencakup empat lembaga peradilan yaitu sebagai berikut:
1. Peradilan Umum
Peradilan umum berwenang menangani perkara pidana serta perdata, termasuk di sini adalah kasus korupsi dan pemalsuan uang.
Pada kasus ini, warga sipil yang bertindak sebagai pelaku pemalsuan akan disidang di pengadilan negeri sebab tindakannya alah tindakan pidana yang menurut ketentuan disidang di pengadilan negeri.
2. Peradilan Agama
Wewenangnya menangani perkara yang ada hubungannya dengan hukum Islam mencakup perkara cerai dan perselisihan.
3. Peradilan Militer
Peradilan militer menangani perkara (kasus) yang dilakukan oleh anggota TNI.
Pada kasus ini, lima anggota BIN yang ikut menjadi pelaku dalam pemalsuan uang akan disidang di pengadilan militer yang fungsinya untuk menyidang tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota TNI.
4. Peradilan Tata Usaha Negara
Peradilan ini kewenangannya adalah menangani perkara tata usaha negara seperti pemberhentian PNS dan anggota kenegaraan lainnya.
Baca Juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 11 Halaman 50 51, Tugas Kelompok 2.2 Diskusi tentang Pilkada Serentak
Demikian tadi kunci jawaban PKN kelas 11 halaman 105. Semuanya terjawab jika kalian mengerti masing-masing fungsi peradilan.***
Disclaimer: artikel ini bertujuan untuk membantu siswa belajar. Jawaban bersifat tidak mutlak dan terbuka sehingga dapat dikembangkan kembali oleh siswa dengan bimbingan guru maupun orang tua.
