Network
Penjelasan:
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk pada 1 Maret 1945 saat Jepang mulai terdesak oleh Sekutu dan menunjukkan tanda-tanda akan kalah. Jepang membentuk badan ini untuk meraih simpati orang Indonesia.
Susunan BPPUPKI terdiri dari 69 orang, yaitu 62 orang anggota aktif dan 7 orang anggota pasif.
Anggota aktif terdiri dari warga Indonesia, dan berhak untuk memiliki suara dalam rapat. Sementara anggota pasif adalah orang Jepang dan hanya berhak hadir namun tidak memiliki hak suara saat rapat.
Ketua BPUPKI adalah Radjiman Wedyodiningrat, dari golongan nasionalis tua, dengan didampingi oleh dua orang ketua muda (wakil ketua), yaitu Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yosio (orang Jepang ).
Pandji Soeroso juga diangkat sebagai kepala kantor tata usaha BPUPKI (semacam sekretariat) dibantu Masuda Toyohiko dan Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo.
Di antara dua masa persidangan resmi BPUPKI itu, berlangsung pula persidangan tak resmi yang dihadiri 38 orang anggota BPUPKI.
Persidangan tak resmi ini dipimpin sendiri oleh Bung Karno yang membahas mengenai rancangan "Pembukaan (bahasa Belanda: "Preambule") Undang-Undang Dasar 1945", yang kemudian dilanjutkan pembahasannya pada masa persidangan BPUPKI yang kedua (10 Juli-17 Juli 1945).
Semua penjabaran yang diberikan dalam artikel ini memang tidak persis dengan yang tertulis di buku pelajaran. Namun tetap sesuai karena memiliki landasan yang serupa. Hanya saja dirangkum dari sumber berbeda yang berbentuk pengetahuan umum.
Dengan demikian para siswa mampu mendapatkan informasi tambahan yang lebih luas untuk mampu lebih memahami bahasan tersebut. Selain juga menambah wawasan serta menjadi sarana berlatih untuk belajar.
