INFOTEMANGGUNG.COM – Berikut inilah contoh jawaban mengapa rekaman Closed Circuit Television (CCTV) dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan dan mempunyai kekuatan pembuktian, mengingat bahwa alat bukti dalam hukum acara pidana telah ditentukan secara limitatif pada Pasal 184 KUHAP. Jelaskan pendapat Anda.
Pertanyaan mengapa rekaman Closed Circuit Television (CCTV) dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan dan mempunyai kekuatan pembuktian ini menarik untuk diulas.
Yuk perhatikan mengapa rekaman Closed Circuit Television (CCTV) dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan dan mempunyai kekuatan pembuktian ini.
CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television, yang berarti kamera ini terhubung ke monitor melalui sinyal.
CCTV ini mampu merekam peristiwa atau kejadian tanpa memerlukan kehadiran operator.
Dengan kemampuan ini, CCTV menjadi perangkat penting dalam keamanan dan pengawasan.
Selain itu, dapat membantu untuk melakukan pemantauan terus-menerus di berbagai lokasi zona berbahaya.
CCTV banyak digunakan di tempat-tempat umum, perkantoran, dan rumah untuk mencegah tindak kriminal serta mendokumentasikan kejadian penting.
Nah, sekarang CCTV digunakan sebagai alat bukti di persidangan dan mempunyai kekuatan pembuktian?
Hm, kira-kira bagaimana yah CCTV sebagai alat bukti di persidangan dan mempunyai kekuatan pembuktian?
Untuk teman-teman yang penasaran, yuk simak contoh jawaban berikut ini.
Soal Lengkap
Ditemukan sesosok jenazah, yang berdasarkan rekaman Closed Circuit Television (CCTV) nampak pelaku pembunuhan tersebut.
Pertanyaan:
Mengapa rekaman Closed Circuit Television (CCTV) dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan dan mempunyai kekuatan pembuktian, mengingat bahwa alat bukti dalam hukum acara pidana telah ditentukan secara limitatif pada Pasal 184 KUHAP. Jelaskan pendapat Anda.
Contoh Jawaban
CCTV atau alat bukti elektronik hadir sebagai perluasan dari alat bukti yang ditentukan oleh KUHAP.
Meskipun alat bukti dalam hukum acara pidana telah ditentukan secara limitatif pada Pasal 184 KUHAP, perkembangan teknologi dan kebutuhan dalam proses penegakan hukum telah mendorong diterimanya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.
Berikut penjelasan mengapa rekaman CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan dan mempunyai kekuatan pembuktian.
- Perkembangan Hukum dan Teknologi
CCTV termasuk dalam pengertian informasi elektronik sebagaimana diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Menurut Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU ITE, informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
Ini menunjukkan adanya perluasan konsep alat bukti dalam konteks hukum pidana di Indonesia.
- Keabsahan Alat Bukti Elektronik
Dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 UU ITE, dinyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
Dengan demikian, rekaman CCTV sebagai salah satu bentuk informasi elektronik dapat digunakan dalam proses penyidikan, penuntutan, serta persidangan.
- Syarat Formil dan Materil
UU ITE mengatur adanya syarat formil dan syarat materil agar informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah.
Pasal 5 ayat (4) UU ITE menyatakan bahwa informasi atau dokumen elektronik yang bukan merupakan dokumen atau surat yang harus berbentuk tertulis menurut perundang-undangan dapat dijadikan alat bukti hukum.
Selain itu, Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE menjelaskan bahwa informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk memenuhi persyaratan ini, seringkali dibutuhkan digital forensik.
- Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali
Pengaturan mengenai alat bukti elektronik dalam tindak pidana tidak secara eksplisit terdapat dalam KUHAP, tetapi terdapat dalam UU ITE dan beberapa ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersifat khusus.
Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali berarti ketentuan hukum yang lebih khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum.
Oleh karena itu, ketentuan khusus dalam UU ITE mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHAP terkait alat bukti.
- Pengakuan dan Penggunaan oleh Mahkamah Konstitusi
Pengaturan dan pengakuan rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik juga didukung oleh putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengakui dan menetapkan keabsahan alat bukti elektronik dalam proses penegakan hukum.
Hal ini memperkuat legalitas penggunaan rekaman CCTV dalam pengadilan pidana.
Dengan demikian, rekaman CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan karena adanya pengakuan dan pengaturan dalam UU ITE yang memenuhi syarat formil dan materil, serta didukung oleh asas hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi.
Alat bukti elektronik ini memberikan kelebihan dalam hal keotentikan, keutuhan, dan ketersediaan informasi yang diperlukan dalam proses penegakan hukum.
Jadi, itulah contoh jawaban terkait mengapa rekaman Closed Circuit Television (CCTV) dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan dan mempunyai kekuatan pembuktian.***
Disclaimer:
Kebenaran jawaban diatas tidak mutlak. Jawaban tersebut bersifat terbuka sehingga bisa dieksplorasi lagi lebih lanjut.