Kunci Jawaban PKN Kelas 9 Halaman 94, Uji Kompetensi Bab 3 Soal Esai, Apa yang Dimaksud dengan Kedaulatan?

30 Januari 2023, 20:33 WIB
Kunci Jawaban PKN Kelas 9 Halaman 94, Uji Kompetensi Bab 3 Soal Esai, Apa yang Dimaksud dengan Kedaulatan? /

INFOTEMANGGUNG.COM - Kunci jawaban PKN kelas 9 halaman 94 Uji Kompetensi Bab 3 Soal Esai akan dipaparkan selengkapnya dalam artikel ini dan bisa digunakan untuk referensi tambahan.

Pemaparan kunci jawaban PKN kelas 9 halaman 94 Uji Kompetensi Bab 3 Soal Esai yang telah tertulis dalam artikel ini bisa meningkatkan pemahaman terkait mata pelajaran pada jenjang SMP.

Pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas dalam tulisan ini akan banyak membahas Bab 3 yang menghadirkan soal-soal berbentuk Esai dalam Uji Kompetensi.

Bab tersebut akan berfokus pada materi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kedaulatan dan kekuasaan yang erat kaitannya dengan kehidupan bernegara.

Baca Juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 9 Halaman 51, Uji Kompetensi Bab 2 Kemerdekaan dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

Untuk meningkatkan wawasan yang terkait dengan materinya maka langsung saja pahami uraian dan pemaparan kunci jawaban PKN kelas 9 halaman 94 Uji Kompetensi Bab 3 Soal Esai berikut ini:

kunci jawaban PKN kelas 9 halaman 94 Uji Kompetensi Bab 3 Soal Esai

Uji Kompetensi Bab 3

1. Apa yang dimaksud dengan kedaulatan?

Jawaban: 

Kedaulatan diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam menentukan hukum di suatu negara yang memiliki empat sifat pokok.

Keempat sifat pokok dari kedaulatan yaitu asli, tunggal, permanen, dan tidak terbatas.

2. Jelaskan sifat-sifat kedaulatan!

Jawaban:

Kedaulatan mempunyai 4 sifat pokok, yaitu:

  • Asli, artinya kekuasaan yang dimiliki tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.
  • Permanen, artinya kekuasaan tersebut tetap ada selama negara itu masih berdiri walaupun pemerintahan yang ada sudah berganti.
  • Tunggal, artinya  kekuasaan tersebut menjadi satu-satunya yang ada di dalam negara dan tidak dibagi-bagi kepada badan-badan lain.
  • Tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak terbatas ataupun dibatasi oleh kekuasaan lain.

3. Apa yang dimaksud dengan teori kedaulatan Tuhan dan teori kedaulatan negara? Siapa saja tokohnya?

Jawaban:

a. Teori Kedaulatan Tuhan

Kekuasaan tertinggi di suatu negara berasal dari Tuhan sebagai asas dari segala sesuatu (causa prima). Tokoh yang mengemukakan teori ini yaitu Augustinus, Thomas Aquino, F. Hegel dan F.J. Stahl.

b. Teori Kedaulatan Negara

Kekuasaan tertinggi milik pemerintah berasal dari negara, konstitusi, dan hukum yang lahir menurut kehendak negara. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Jean Bodin, F. Hegel, G. Jellinek , dan Paul Laband.

4. Bagaimana pembagian kekuasaan menurut Montesquieu?

Jawaban:

Montesquieu menyampaikan bahwa cabang kekuasaan itu ada tiga yaitu :

Legislatif yang berperan dalam membuat undang-undang, Eksekutif yang bertugas melaksanakan undang-undang, dan Yudikatif yang bertugas mengawasi agar peraturan undang-undang.

5. Bagaimana landasan yuridis kedaulatan negara Republik Indonesia?

Jawaban:

Landasan Yuridis Indonesia adalah sebagai berikut:

  • Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat.
  • Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).
  • UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1).

6. Apa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila?

Jawaban:

Demokrasi Pancasila diartikan sebagai suatu sistem yang dilaksanakan dengan mengutamakan asas musyawarah mufakat demi mancapai kepentingan bersama yang berdasarkan pada falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia.

Baca Juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 9 Halaman 42, Tugas Kelompok 2.1 Bentuk Negara yang Cocok bagi Indonesia

7. Jelaskan kelebihan demokrasi Pancasila dibandingkan dengan demokrasi liberal dan sosialis/komunis!

Jawaban:

Demokrasi Pancasila dibandingkan dengan demokrasi liberal dan sosialis mempunyai beberapa kelebihan, antara lain:

  • Adanya keseimbangan di antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama.
  • Mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan terkait berbagai masalah.
  • Tidak ada golongan mayoritas yang lebih menguasai atau bahkan menindas golongan minoritas.
  • Hak rakyat diakui dan dihargai.

8. Jelaskan asas-asas pemilu di Indonesia!

Jawaban: 

Asas Pemilu di Indonesia sering disingkat dengan Luber Jurdil, berikut ini penjabarannya:

  • Langsung, artinya rakyat akan memberikan suaranya secara langsung tanpa adanya perantara.
  • Umum, artinya telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Bebas, artinya rakyat mempunyai kebebasan dalam memilih dan menentukan pilihannya tanpa mendapat tekanan dan paksaan dari pihak lain.
  • Rahasia, artinya pilihan rakyat sudah dijamin tidak akan diketahui oleh siapa pun dengan jalan apa pun.
  • Jujur, artinya bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Adil, artinya mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu.

9. Bandingkan pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru dan masa Reformasi!

Jawaban:

a. Orde Baru

Pelaksanaan demokrasi Pancasila di masa orde baru bisa dilihat dari pelaksanaan Pemilu yang banyak terjadi kecurangan. Partai politik yang ikut saat itu dibatasi hanya 3 saja.

Di era itu korupsi, kolusi dan nepotisme atau yang biasa disingkat KKN juga sangat merajalela. Terlebih lagi kekuasaan saat itu juga berpusat di ada tangan presiden. 

Sementara itu di bidang pendidikan era ini banyak mengukir prestasi dari berbagai program sehingga berpengaruh pula pada perkembangan pendidikan di Indonesia yang kala itu masih terbatas.

b. Reformasi

Pemerintah di masa reformasi tidak mempunyai kebijakan tersendiri dalam sistem pemerintahannya dan cenderung mengikuti partai politik yang saat itu memegang jabatan.

Dalam bidang pendidikan, fasilitas dibuka untuk dimanfaatkan oleh semua kalangan dan tidak ada batasan dalam menempuh pendidikan. 

Pelaksanaan Pemilu di era ini menjadi awal munculnya berbagai partai politik dengan perbedaan latar belakang yang dilihat dari golongan maupun ideologi yang diusung.

10. Jelaskan perbedaan sistem parlementer dengan sistem semiparlementer!

Jawaban:

Pada sistem parlementer kepala negaranya adalah seorang raja/ratu, sedangkan pada sistem semi parlementer posisi kepala negara dipegang oleh presiden.

11. Apa tugas pokok MPR menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

Jawaban:

Mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dari masa jabatannya apabila terbukti melanggar UUD 1945 atau UU.

12. Jelaskan tugas pokok presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan!

Jawaban:

  • Menjalankan pemerintahan sesuai dengan UUD yang berlaku.
  • Menetapkan peraturan pemerintahan yang mendukung kesejahteraan.
  • Mengangkat dan memberhentikan menteri menteri.

13. Jelaskan fungsi-fungsi DPR!

Jawaban :

Fungsi-fungsi DPR antara lain:

  • Fungsi Legislasi, yaitu menetapkan undang-undang dengan persetujuan Presiden.
  • Fungsi Anggaran, yaitu Menyusun serta menetapkan APBN melalui undang-undang.
  • Fungsi Pengawasan, yaitu Mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh Presiden.

Setiap fungsi yang ada tentunya harus dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab, serta tidak boleh disalahgunakan.

14. Jelaskan perbedaan tugas pokok Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung!

Jawaban:

Tugas pokok Mahkamah Agung adalah mempunyai kewenangan dalam melakukan sidang Kasasi, Peninjauan Kembali, dan uji materi. 

Sementara itu tugas pokok Mahkamah Konstitusi yaitu berwenang untuk melakukan sidang sengketa pemilihan umum, dugaan pelanggaran presiden, dan uji materi.

15. Bagaimana hubungan antara DPR dengan Presiden?

Jawaban:

Hubungan keduanya adalah DPR dan Presiden bersama-sama melakukan pembentukan, pembahasan, pengubahan, serta penyempurnaan Rancangan Undang-Undang.

Baca Juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 9 Halaman 19 Soal Tugas Mandiri 1.3 Contoh Perilaku Perwujudan Nilai Dasar Pancasila

16. Bagaimana hubungan antara DPR, MK, Presiden, dan MPR?

Jawaban:

DPR memiliki fungsi mengawasi Presiden terhadap jalannya pemerintahan, apabila DPR berpendapat bahwa Presiden melanggar UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden kepada MPR.

Demikianlah tadi penjelasan dari kunci jawaban PKN kelas 9 halaman 94 Uji Kompetensi Bab 3 Soal Esai yang diharapkan mampu menjadi referensi tambahan supaya bisa lebih memahami materi terkait.

Dengan demikian maka jika nantinya menemui soal-soal serupa tidak akan kesulitan lagi. Diharapkan dengan mempelajari uraian di artikel ini bisa membantu untuk memperoleh hasil yang memuaskan.

Perlu dipahami bahwa materi yang telah diuraikan di atas sangat penting untuk dipelajari karena akan membentuk karakter baik dalam diri peserta didik.***

Disclaimer:

Jawaban dan ulasan yang telah diuraikan di artikel ini tidak bersifat mutlak sehingga masih sangat bisa untuk diperbaiki lagi jadi lebih baik.

Materi yang ada masih dapat dikembangkan lebih lanjut dengan memanfaatkan sumber belajar lain atau berdiskusi bersama rekan.

INFOTEMANGGUNG.COM tidak mengizinkan adanya plagiasi atau copy paste dari konten-konten di dalam artikel di atas.

Editor: Siti Juniafi Maulidiyah

Sumber: kemdikbud.go.id

Tags

Terkini

Terpopuler