INFOTEMANGGUNG.COM - Artikel dibawah ini akan membahas tentang soal dan kunci jawaban PKN kelas 9 SMP halaman 94 Kurikulum Merdeka Uji Kompetensi 3, Lembaga Negara.
Lebih baik sebelum melihat jawaban ini sudah dikerjakan terlebih dahulu agar jika ada yang tidak tepat dapat mengingat jawaban yang tertulis dalam artikel ini.
Pembuatan kunci jawaban PKN kelas 9 SMP halaman 94 Kurikulum Merdeka Uji Kompetensi 3, Lembaga Negara dalam masyarakat Indonesia ini untuk membantu proses belajar bukan menjadikan siswa kelas 9 menggantungkan pada kunci jawaban bukan kemampuan.
Baca Juga: Kunci Jawaban PKN kelas 9 SMP halaman 94 Kurikulum Merdeka Uji Kompetensi 3, Lembaga Negara
Adapun artikel soal dan kunci jawaban PKN kelas 9 SMP halaman 94 Kurikulum Merdeka Uji Kompetensi 3, Lembaga Negara dalam masyarakat Indonesia ini dibuat untuk membantu siswa dalam memperoleh kunci jawaban.
Pada materi PKN kelas 9 SMP halaman 94 Kurikulum Merdeka Uji Kompetensi 3, Lembaga Negara dalam masyarakat Indonesia dalam buku teks PKN Kelas 9 SMP cetakan kedua, edisi revisi tahun 2018 penerbit kemendikbudristek.
Buku ini merupakan salah satu buku yang digunakan oleh guru dan siswa Kelas 9 SMP dalam pembelajaran PKN.
Berikut ini adalah Soal dan Kunci Jawaban PKN kelas 9 SMP halaman 94 Kurikulum Merdeka Uji Kompetensi 3, Lembaga Negara yaitu:
Soal Uji Kompetensi
1. Apa yang dimaksud dengan kedaulatan?
Jawab : Kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu kata "daulah" atau daulat yang berarti kekuasaan. Jadi kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.
2. Jelaskan sifat-sifat kedaulatan!
Jawaban alternatif: Sifat kedaulatan adalah permanen, asli dan bulat. Permanen, artinya kedaulatan tetap ada selama negara itu tetap berdiri.
Asli, artinya kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Bulat, artinya kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi karena akan mengaburkan sifat kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi.
Baca Juga: Kunci Jawaban Soal Faktor Dalam yang Mempengaruhi Perkecambahan Biji, Adalah?
3. Apa yang dimaksud dengan teori kedaulatan Tuhan dan teori kedaulatan negara? Siapa saja tokohnya?
Jawaban alternatif: Yang dimaksud Teori Kedaulatan Tuhan adalah teori yang mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi yang berasal dari Tuhan. Adapun tokoh kedaulatan Tuhan seperti Augustinus, Thomas Aquino, F. Hegel, serta F. J. Stahl.
teori kedaulatan Negara, di mana Negara adalah satu-satunya sumber hukum yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Tokoh dari paham Kedaulatan Negara adalah Jellinek, Jean Bodin, dan Thomas Hobbes.
4. Bagaimana pembagian kekuasaan menurut Montesquieu?
Jawab : Montesquieu paling dikenal dengan ajaran Trias Politika (pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga): eksekutif (pelaksana undang-undang), legislatif (pembuat undang-undang), dan yudikatif atau kehakiman (pengawas pelaksanaan undang-undang).
5. Bagaimana landasan yuridis kedaulatan negara Republik Indonesia? Jawab :Landasan Yuridis tersebut tidak lain adalah Pancasila. Secara umum, landasan yuridis merupakan suatu pertimbangan yang menyatakan tentang aturan yang dibuat untuk memberikan solusi atas permasalahan hukum.
6. Apa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila?
Jawaban alternatif: Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelengaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945.
7. Jelaskan kelebihan demokrasi Pancasila dibandingkan dengan demokrasi liberal dan sosialis/komunis!
Jawab : Demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan mengakui hak milik perorangan.
Dibandingkan demokrasi liberal mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung sepenuhnya usaha pribadi.
8. Jelaskan asas-asas pemilu di Indonesia!
Jawab : Pemilihan umum di Indonesia menganut asas "LUBER" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asas "Luber" sudah ada sejak zaman Orde Baru. · "Langsung" berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.
9. Bandingkan pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru dan masa Reformasi!
Jawab : Pelaksanaan pemilu pada masa orde baru yang tidak demokratis, terjadi kecurangan pada pemilu saat itu. Dibatasinya pula partai politik pada masa orde baru yang hanya dibolehkan 3 partai politik saja. Merajalelanya korupsi, kolusi dan nepotisme atau yang biasa disebut dengan (KKN) dan pemusatan kekuasaan berada pada tangan presiden.
Dalam pendidikan banyak mengukir suatu prestasi dari berbagai program, hal ini mempengaruhi perkembangan pendidikan di Indonesia yang pada saat itu masih terbatas.
Sedangkan demokrasi pancasila pada masa reformasi pemerintah pada masa reformasi tidak memiliki kebijakan dalam sistem pemerintahannya. Hanya mengikuti berdasarkan partai politik yang saat itu berjalan.
Dalam pendidikan, fasilitas terbuka untuk semua kalangan tidak ada batasan dalam menempuh pendidikan. Pelaksanaan pemilu yang awal mula munculnya berbagai partai politik dengan perbedaan latar belakang yang dilihat dari segi golongan maupun ideologi.
10. Jelaskan perbedaan sistem parlementer dengan sistem semi parlementer!
Jawab : Dalam sistem parlementer, terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas. Sementara dalam sistem semiparlementer, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas.
11. Apa tugas pokok MPR menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
Jawab : Tugas, dan wewenang MPR secara konstitusional diatur dalam Pasal 3 UUD 1945, yang sebelum maupun setelah perubahan salah satunya mempunyai tugas mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar negara yang mengatur hal-hal penting dan mendasar.
Baca Juga: Soal UAS Bahasa Inggris Kelas 9 Semester 1 Lengkap dengan Terjemahan dan Kunci Jawaban
12. Jelaskan tugas pokok presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan!
Jawab : Tugas pokok presiden sebagai kepala negara adalah: pemegang kekuasaan tertinggi atas kekuatan militer di Indonesia. Pengangkatan duta besar dan konsul yang akan dikirim ke luar negeri sebagai perwakilan negara Indonesia.
Menerima duta besar dan konsul dari negara lain sebagai bentuk kerjasama Internasional. Dalam penerimaan duta dan konsul, presiden akan membicarakannya terlebih dahulu kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Tugas pokok presiden sebagai kepala pemerintahan adalah: menjalankan pemerintahan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Membuat peraturan agar pemerintahan berjalan sesuai dengan UUD 1945. Pengangkatan menteri dan memberhentikannya
Mengesahkan rancangan undang-undang yang dibuat oleh lembaga pemerintahan menjadi undang-undang yang sah. Mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
Meresmikan anggota dari Badan Pemeriksa Keuangan. Mengangkat hakim agung. Pengangkatan dan pemberhentian anggota yudisial.
Mengusulkan anggota untuk Mahkamah Konstitusi dan melakukan pengangkatan terhadap anggotanya
13. Jelaskan fungi-fungsi DPR!
Jawab : Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan DPR RI diarahkan agar kebijakan dan program Pemerintah dilaksanakan untuk dapat melindungi rakyat dan memajukan kesejahteraan rakyat.
Fungsi anggaran DPR dilaksanakan untuk membahas serta memberikan persetujuan atau tidak, terhadap rancangan undang-undang mengenai APBN yang diajukan presiden. Fungsi legislasi DPR
adalah menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Menerima RUU yang diajukan DPD, terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
14. Jelaskan perbedaan tugas pokok Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung!
Jawab : Mahkamah Agung hanya berwenang untuk menguji secara materiil peraturan di bawah Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji secara materiil pada Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau (Perppu).
15. Bagaimana hubungan antara DPR dengan Presiden?
Jawab : Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: (1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain; (2) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.
16. Bagaimana hubungan antara DPR, MK, Presiden, dan MPR?
Jawab : hubungan antara DPR, MK, Presiden, dan MPR adalah DPR dan MPR berperan sebagai pembuat undang-undang dan pengontrol Presiden.***
Artikel soal dan kunci jawaban ini hanya untuk membantu siswa SMP belajar PKN. Kebenaran kunci jawaban ini tidak mutlak, sehingga tidak menutup kemungkinan ada jawaban lainnya.***
Disclaimer: dilarang copy paste artikel tanpa se-izin redaksi.