INFOTEMANGGUNG.COM - Pemerintah dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) sedang berkoordinasi untuk menemukan solusi bagi tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, mengatakan bahwa penghapusan tenaga honorer yang tidak lulus PPPK akan memiliki dampak negatif pada masyarakat.
Seperti penutupan puskesmas dan TK atau Paud yang ada di daerah sana, karna sebagian besar pegawainya merupakan tenaga honorer.
Di lain sisi, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) sedang berkoordinasi dengan Kementerian PAN RB untuk mengatasi masalah ini.
Apkasi mengusulkan beberapa solusi untuk membantu tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat PPPK, seperti:
- Memberikan pelatihan kewirausahaan,
- Memberikan modal usaha,
- Memberikan kartu prakerja,
- Melakukan penandatanganan MOU dengan BUMN, BUMD, dan swasta, dan
- Mendorong investasi untuk membantu tenaga non ASN.
Ini adalah kabar baik bagi tenaga honorer yang khawatir akan kehilangan pekerjaan mereka.
Kementerian PAN RB dan Apkasi sedang bekerja keras untuk mengatasi masalah ini dan menemukan solusi terbaik bagi tenaga honorer.